Ancaman Disintegrasi Bangsa Indonesia
1.) Konflik Ideologi
A. Pemberontakan PKI Madiun
Pemberontakan PKI Madiun. Awalnya, ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi perdana menteri Soekarno - Hatta. Amir merupakan perdana menteri ekonomi kedua Republik Indonesia.
Amir Syarifuddin pun kecewa dengan keputusan penurunannya itu. Ia kemudian membuat Front Demokrasi Rakyat. Sebuah organisasi gabungan dari partai-partai kiri, atau yang berhaluan komunis di Indonesia. Tiga partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Indonesia (PBI).
Amir Syarifuddin kemudian mendapat bantuan dari Musso, yang merupakan tokoh dari PKI. Sepulangnya dari Moskow, Musso dengan PKI Madiunnya, langsung bergabung dengan FDR untuk mencapai tujuannya tersebut.
Tujuan Amir Syarifuddin membentuk FDR adalah untuk menjatuhkan kabinet Mohammad Hatta. Sementara Musso, ingin mendirikan Negara Sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun.
Musso . Sumber : Wikipedia
Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun.
Kabar ini pun sampai ke pemerintah pusat. Untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut, pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Madiun, dan terjadilah pertempuran.
Akibat pertempuran ini, Musso yang merupakan pimpinan PKI, tertembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap dan dipenjara. Sementara pasukan PKI lainnya, ada yang ditangkap, dan sebagian lagi kabur ke daerah kediri.
B. Pemberontakan darul Islam / tentara Islam Indonesia ( DI/TII )
Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Pemberontakan DI/TII ini bermula di Jawa Barat. Setelah terjadinya Perjanjian Renville, TNI yang berada di dalam garis markas Van Moek, harus memindahkan pasukannya ke wilayah RI. Pasukan TNI yang saat itu berada di Jawa Barat, juga diminta pindah ke wilayah-wilayah RI seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga beberapa wilayah Sumatera.
Namun, kebijakan ini ditolak oleh beberapa tentara Indonesia yang berada di Jawa Barat, yaitu tentara Hizbullah dan tentara Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo dengan dukungan pasukan tentara Islam yang melihat adanya kekosongan kekuasaan di Jawa Barat, langsung memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia, tepatnya pada bulan Agustus 1948.
S.M.Kartosuwiryo , pelopor gerakan DI/TII di Jawa Barat . Sumber : Wikipedia
Pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII ini langsung direspon oleh pemerintah dengan mengirimkan pasukan tentara divisi Siliwangi. Operasi penyerbuan ini bernama operasi Baratayudha atau operasi pagar betis.
Operasi Baratayudha ini berhasil menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Sedangkan Kartosuwiryo, pada tahun 1962 terbunuh akibat terkena tembakan pasukan tentara Siliwangi, di Tasikmalaya.
2.) Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
Amir Fatah , pemimpin gerakan DI/TII di Jawa Tengah . Sumber : Wikipedia
3.) Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan
Ibnu Hajar , pemimpin gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan . Sumber : Wikipedia
4.) Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan
Kahar Muzakar pemimpin gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan . Sumber : Wikipedia
5.) Pemberontakan DI/TII di Aceh
Daud Beureueh pemimpin gerakan DI/TII di Aceh . Sumber : Wikipedia
Alasan pertama yang menjadi latar dari gerakan DI/TII Aceh adalah kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas dileburnya provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatra Utara yang beribu kota di Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia dimasa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia (1945-1950). Kekhawatiran kembalinya kekuasaan para ulee balang yang sejak lama telah menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik di Aceh.
Keinginan dari masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum syariah dalam kehidupan mereka.Sejarawan berkebangsaan Belanda, Cornelis Van Dijk, menyebutkan, kekecewaan Daud Beureueh terhadap Jakarta semakin berat dengan beredarnya rumor tentang sebuah dokumen rahasia dari Jakarta. Dokumen itu disebut-sebut dikirim oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang isinya berupa perintah pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh. Rumor ini disebut sebagai les hitam. Perintah tersebut dikabarkan diambil oleh Jakarta berdasarkan kecurigaan dan laporan bahwa Aceh sedang bersiap untuk sebuah pemberontakan guna memisahkan diri dari negara Indonesia.
C. G-30-S/PKI
Gerakan 30 September (dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September/PKI, sering disingkat G30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya (1 Oktober) tahun 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta (yang hampir sekaligus).
2.) Konflik Kepentingan atau Ketentaraan
A. APRA
APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Januari tahun 1950.
Memanfaatkan ramalan Jayabaya ini, Komandan pasukan Belanda yang bernama Raymond Westerling, berusaha mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Bandung. Tujuan Westerling adalah mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan menghancurkan tentara APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.
Raymond Westerling. Sumber: Wikipedia
Raymond Westerling kemudian mendapat dukungan dari Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak. Sultan Hamid II bergabung bersama APRA, karena merasa kecewa dengan pemerintah Indonesia, karena ia tidak dijadikan menteri pertahanan.
Sultan Hamid II memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan, dan juga T.B. Simatupang.
Raymond Westerling dan Sultan Hamid II beserta pasukannya yang merupakan bekas tentara KNIL, berencana melakukan penyerangan ke Jakarta.
Sultan Hamid II. Sumber: Boombastis.com
Mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Pemerintah memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan operasi militer untuk menumpas APRA ini. Untuk tahun penumpasannya juga terjadi di tahun 1950. Memang pemberontakan APRA ini tidak berlangsung lama. Sampai akhirnya Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Sementara, Raymond Westerling, berhasil kabur ke Belanda.
B. Pemberontakan Andi Aziz
Pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di sepanjang bulan Maret sampai April 1950, di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz dulunya adalah pasukan KNIL atau tentara Hindia Belanda. Andi Aziz bersama pasukannya melakukan pemberontakan karena merasa tidak senang dengan kedatangan APRIS.
Dalam pemberontakan ini, Andi Aziz menculik beberapa panglima APRIS. Selain tidak senang dengan kedatangan APRIS, Andi Aziz juga berusaha untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur (NIT).
Pemberontakan Andi Aziz ini langsung ditaklukkan oleh pasukan militer Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Sebelum penyerbuan ini, sebenarnya Andi Aziz sudah diberikan toleransi oleh pemerintah untuk melapor ke Jakarta dalam tenggang waktu 4x24 jam. Pemerintah ingin mencoba mengakomodir keinginan Andi Aziz.
Namun kedatangan Andi Aziz ke Jakarta melewati batas waktu. Sehingga, ketika Andi Aziz datang ke Jakarta, ia langsung ditangkap dan diadili.
C. Pemberontakan RMS
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan masyarakat Maluku, terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak jika Negara Indonesia Timur, digabungkan ke dalam NKRI.
Tapi, masyarakat dari Indonesia bagian timur lainnya, memilih untuk bergabung dengan NKRI, maka dari itu, masyarakat Maluku mendirikan negaranya sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan.
Pemberontakan RMS ini terjadi pada 25 April 1950, dengan dipimpin oleh Mr. Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil. Chris Soumokil ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.
Untuk mengkondisikan RMS ini, pemerintah Indonesia pun mengirimkan Dr. J. Leimena untuk berunding dengan Soumokil. Namun, usaha Leimena ini tidak berujung manis. Soumokil tetap tidak ingin berunding dengan NKRI.
Kemudian, Kolonel Alex Kawilarang bersama pasukannya dikirim untuk menaklukkan RMS. Akhirnya, pada tahun 1963 Soumokil berhasil ditangkap di pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati.
3. Konflik Kenegaraan atau Sistem Pemerintahan
a. PRRI/PERMESTA
PRRI merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan PERMESTA singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta.
Pergerakan PRRI/PERMESTA ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera. Alasan munculnya gerakan ini, karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera, merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau angkatan darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur.
Pemberontakan PRRI/Permesta . Sumber : Lampungsai.com
Ada Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dan juga Dewan Garuda.
Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Letkol Achmad Husein pada 15 Februari 1958, bersama Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat, dalam sebuah pemberontakan PRRI.
Achmad Husein sekaligus mengultimatum pemerintah pusat, bahwa telah dibentuk pemberontakan dan didirikan. Kabar tentang pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke daerah-daerah Sulawesi lainnya. Karena hal itu, muncullah gerakan dukungan dari masyarakat untuk PRRI, yang bernama PERMESTA.
Pemberontakan ini pun langsung direspon oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama itu ditujukan untuk meredam PRRI, dan operasi ini bernama Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Letkol Achmad Yani.
Sedangkan operasi untuk meredam PERMESTA, dinamakan Operasi Merdeka dan dipimpin oleh Letkol Rukminto H.
B. BFO
Latar belakang persoalan negara federal dan konferensi pembentkan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) pada 27 Mei 1948 dilatarbelakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui Proklamasi 1945.
Kedatangan Belanda pasca proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah. Jika awalnya Indonesia menyakan sebagai negara kesatuan, maka dengan ancaman kedatangan belanda Soekarno mengubah bentuk negara kesatuan menjadi federal yang dipimpin oleh Sjahrir. Alasannya, van Mook yang merupakan pimpinan tidak mau berunding dengan Soekarno. Perubahan bentuk negara ini hanya bersifat politis.